News
Prabowo Gagal Tangkap Aspirasi Rakyat, Kritik Pedas Koalisi Masyarakat Sipil Menggema
Yoursay.id - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Prabowo Subianto gagal menangkap inti aspirasi rakyat yang disuarakan melalui gelombang demonstrasi di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan bahwa pernyataan Presiden justru menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi nyata masyarakat.
“Kami melihat statement Presiden Prabowo tidak berhasil menangkap aspirasi masyarakat,” kata Isnur dalam keterangannya, dikutip Senin (1/9/2025).
Menurut Isnur, rakyat selama ini bersuara karena menghadapi frustrasi, kemiskinan ekstrem, hingga ketidakadilan yang semakin terasa. Ia menilai permintaan maaf dari anggota DPR saja tidak cukup, melainkan harus ada kehendak nyata untuk melakukan perubahan sistem politik dan menghapus ketidakadilan.
![Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan kritik tajam terhadap pasal-pasal krusial dalam draf Revisi KUHAP saat rapat bersama Komisi III DPR. [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/21/29548-ketua-ylbhi-muhammad-isnur.jpg)
Kritik terhadap Aparat dan Tuntutan Reformasi
Isnur juga menyoroti tidak adanya sikap tegas Presiden terhadap brutalitas aparat saat mengamankan demonstrasi.
“Di berbagai lokasi, masyarakat mengalami kekerasan yang sangat brutal dan represif. Karena itu, kami mendesak agar seluruh demonstran yang ditangkap segera dibebaskan, serta menghentikan intimidasi, kekerasan, dan ancaman terhadap masyarakat sipil,” ujarnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar proses hukum terhadap aparat pelaku kekerasan ditindaklanjuti hingga ke level komandan dan pejabat tinggi, agar tidak terjadi impunitas berulang.
Mereka juga menuntut reformasi kepolisian, perbaikan penanganan demonstrasi, hingga reformasi kelembagaan agar hukum tidak dipakai untuk mendiskriminasi atau membungkam masyarakat.
Akar Kemarahan Rakyat
Isnur menyebut aksi massa merupakan akumulasi dari penderitaan rakyat akibat salah urus anggaran, praktik korupsi, hingga efisiensi yang “ugal-ugalan” dalam pengelolaan keuangan negara.
“Pemborosan dana pejabat, korupsi di mana-mana, hingga alokasi dana yang tidak tepat justru semakin memiskinkan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta Presiden Prabowo menyelesaikan inti masalah yang membuat rakyat marah, serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
“Demonstrasi adalah bentuk kebebasan berekspresi. Jangan dibenturkan dengan aparat yang membawa water canon dan gas air mata. Ini jelas kemunduran demokrasi,” tandas Isnur.
Pernyataan Prabowo
![Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Minggu (31/8/2025). [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/31/97202-presiden-prabowo-subianto.jpg)
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan keras dari Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ia mengakui bahwa aspirasi murni rakyat harus dihormati, namun menegaskan adanya indikasi tindakan di luar hukum yang mengarah pada makar dan terorisme.
“Silakan sampaikan aspirasi dengan damai. Pemerintah akan mendengar dan menindaklanjutinya. Tetapi aksi anarkis yang merusak dan merugikan masyarakat luas tidak akan ditoleransi,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang turut dihadiri elite politik seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, hingga Zulkifli Hasan.
Prabowo menegaskan telah memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil langkah tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun gangguan pada pusat ekonomi. Meski begitu, ia menegaskan ruang demokrasi tetap terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.
Terkini
